Lokakarya Mini dalam Misi Supervisi

Ada “inovasi” baru dalam pelaksanaan misi supervisi yang akan berlangsung 6 – 8 Desember 2011 mendatang, yakni dilakukan dengan menggelar lokakarya kecil (mini) berdurasi setengah hari. Gunanya adalah membahas performa pelaksanaan program yang baik ataupun tidak baik.

Hal ini terungkap dalam kick off meeting pra misi supervisi yang dilaksanakan di Ruang Rapat lantai 2, Kantor Proyek P2KP/PNPM Mandiri Perkotaan, Jl. Penjernihan I No. 19F1, Pejompongan, Jakarta Pusat, pada Jumat, 2 Desember 2011 petang tadi.

Kick off meeting ini dihadiri oleh Direktur PBL Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Guratno Hartono, PMU Didiet Arief Akhdiat, serta Marnia Nes, Ayi Sugandhi dan Arief Rahadi dari Advisory (R&D), PPK P2KP Wilayah II Mita Dwi Aprini, pihak Satker P2KP Pusat, Team Leader KMP Wilayah II PNPM Mandiri Perkotaan Hari Prasetyo dan para TA - Sub TA KMP Wilayah II, PMS KMP Hariyanto, ST.

Hadir pula dari pihak Bank Dunia, seperti George Soraya, Parwoto, Evi Hermirasari, Kumala Sari, Yuli Safitri, Patricia Y. Sonata, dan Evi Rosantini. Tak ketinggalan perwakilan dari Bangda, perwakilan dari TNP2K, perwakilan dari Perbendaharaan Kementerian Keuangan, perwakilan dari Bappenas, perwakilan dari Menko Kesra, perwakilan PT. Tera Buana, dan perwakilan dari PT. Virama Karya.

Adapun rencana kunjungan atau misi supervisi ini adalah ke Sidoarjo – Jawa Timur, Sukoharjo – Jawa Tengah, Makassar – Sulawesi Selatan, dan Tual (tentatif), pada 6 - 8 Desember 2011.

Menurut George Soraya dari Bank Dunia, tingkat partisipasi masyarakat menurun, bahkan hanya 20% yang terlibat dalam pemilihan BKM. Demikian pula dengan kualitas pendampingan, dinilai menurun. Perlu dipertanyakan lagi konsep PNPM di masyarakat, termasuk pemahaman BKM atas program yang dilaksanakan.

Tingkat kepuasan masyarakat, sejauh ini mayoritas hanya dari segi infrastruktur. Bagaimana dengan sosial dan ekonomi. Berdasar hasil evaluasi, semua pelaku merasa lelah dengan pekerjaan besar dan administrasi besar. Namun demikian, pengelolaan PNPM Mandiri Perkotaan jauh lebih baik dibanding pengelolaan program lain.

Dibahas pula tentang banyaknya keluhan mengenai Sistem Informasi Manajemen (SIM) terkait struktur, yang dinilai perlu ditingkatkan lagi guna dijadikan acuan evaluasi program.

Pengendalian wilayah Indonesia bagian Timur dinilai masih lemah. Dengan demikian, perlu dilakukan kunjungan lebih lanjut guna memetakan permasalahan yang ada sekaligus mencari jalan keluarnya.

Meski demikian, ada pula performa pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah Timur yang dinilai baik. Pihak Bank Dunia mengambil contoh Kota Tomohon – Sulawesi Utara, yang sempat menderita masalah penyimpangan. Namun, setelah pemerintah turun tangan, pelaksanaan program pun jadi lebih baik. Oleh karena itu, perlu semakin disadari pentingnya campur tangan pemerintah.

Menyangkut operasional, sebagian besar OC/KMW akan habis masa kontrak pada akhir Desember. Begitu juga dengan kontrak fasilitator bersama satker. Dalam hal ini strategi pemerintah dipertanyakan. Mekanisme apa yang harus dilakukan, sehingga Fasilitator mengetahui bahwa mereka akan diperpanjang.

Dibicarakan juga mengenai kontrak multi-years, tidak lagi hanya satu tahun saja. Juga mengenai kenaikan gaji fasilitator, mengingat semua program pemberdayaan sudah menaikkan gaji fasilitator mereka, sedangkan gaji fasilitator PNPM Mandiri Perkotaan tidak pernah naik.

Satu hal yang dinilai paling menarik dalam kick off meeting pra misi supervisi adalah usulan mengenai materi sosialisasi/material printing. Selama ini pengelolaan dan pendistribusian material printing dinilai tidak efisien dari segi waktu, bahkan dari isi materi itu sendiri yang kadang tidak sesuai untuk wilayah tertentu.

Dari segi waktu, alurnya cukup panjang, mulai dari tender percetakan, proses percetakan, pengiriman ke daerah-daerah, serta distribusi dari masing-masing korkot bisa menghabiskan waktu sampai 3 bulan. Sedangkan dari segi materi, dikatakan seringkali material printing hanya menumpuk di kantor Korkot dan tidak seluruhnya digunakan mengingat keperluannya berbeda-beda, seperti poster.

Untuk itu, diusulkan ke depannya, agar material printing dilakukan dengan cara memberdayakan masyarakat di wilayah masing-masing (lokal), dan diutamakan pengusaha percetakan dari kalangan masyarakat miskin. Bahan materi akan disampaikan melalui media website, jadi wilayah tinggal men-download-nya lalu mengerjakan pencetakannya di wilayah masing-masing. Dibahas pula mengenai pembiayaan material printing yang akan mengambil dana khusus (tidak dari BOP), dengan aturan main harus ada batasan maksimum penggunaan dana dan batas minimum produk yang dicetak.

Mekanisme mengenai hal ini akan dibahas lebih lanjut dan dimatangkan oleh para stakeholder  terkait. (Web/KMP)

Oleh: Iroh Rohayati Fatah, TA Komunikasi Massa KMP Wilayah 2 PNPM Mandiri Perkotaan   

Editor: Nina Firstavina

(Sumber: http://kotaku.pu.go.id/page/1720)